Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program transisi energi dari basis fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan energi nasional.

Meskipun membutuhkan modal besar, langkah ini dinilai sebagai sebuah keharusan. Lantas, apa alasan transisi energi ini mendesak untuk dilakukan?

Mencegah ‘Tragedi Iklim’

Alasan transisi energi yang utama adalah untuk mencegah dunia dari “tragedi iklim”. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar. Ia berbicara dalam acara Peluncuran Electricity Connect 2025 di Jakarta, dikutip Rabu (8/10/2025).

Suroso memaparkan, sektor ketenagalistrikan kini menjadi penghasil emisi CO2 terbesar di Indonesia. Sektor ini menyumbang 45% dari total emisi nasional, atau sekitar 310 juta ton CO2 per tahun.

Ia memperingatkan, jika dibiarkan tanpa perubahan (business as usual), emisi Indonesia bisa menembus 1 miliar ton CO2 per tahun pada 2060. Menurutnya, kondisi ini bukan lagi krisis iklim, melainkan sudah menjadi tragedi iklim.

Oleh karena itu, PLN berkomitmen mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Salah satu langkahnya adalah menghentikan pembangunan PLTU baru. PLN juga akan mempensiunkan pembangkit yang sudah beroperasi secara bertahap.

Baca Juga: Kenapa sih RI Harus Repot-Repot Transisi Energi? Ini Alasannya

Kedaulatan Energi Tetap Prioritas

Meskipun demikian, Suroso menekankan bahwa transisi energi harus tetap mempertimbangkan stabilitas pasokan listrik. Sesuai arahan Presiden, swasembada dan ketahanan energi nasional (energy security) harus menjadi landasan strategis. Proses transisi energi bersih akan mengikuti prioritas tersebut.

Potensi EBT Melimpah

Alasan transisi energi lainnya adalah potensi EBT di Indonesia yang sangat besar. Sayangnya, potensi ini belum tergarap. Data PLN menunjukkan potensi tenaga surya mencapai 3.000 Giga Watt (GW). Ditambah lagi, ada potensi tenaga air 95 GW dan panas bumi 24 GW. Tingkat pemanfaatannya saat ini masih sangat minim.

Karena itu, Suroso menegaskan transisi energi bukan sekadar pilihan. Ini adalah keharusan strategis bagi Indonesia untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan kemandirian energi.

Butuh Kolaborasi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah, turut berbicara. Ia menyebut RUPTL 2025-2034 adalah RUPTL “paling hijau” yang pernah ada.

Ia berharap Electricity Connect 2025, sebagai rangkaian Hari Listrik Nasional ke-80, dapat membuka lebih banyak kolaborasi. Kolaborasi ini penting bagi pelaku industri energi, baik di tingkat lokal maupun regional Asia.